Penelitian ini berangkat dari rendahnya skor kinerja partai politik dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis mengenai permasalahan pokok yang dihadapi partai politik di era reformasi dengan sebelumnya memberikan latar belakang sejarah mengenai transformasi partai politik di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dan peluang partai politik serta mengidentifikasi berbagai upaya penguatan partai politik untuk menuju konsolidasi demokrasi. Penelitian ini menemukan ada tiga permasalahan yang dihadapi partai politik di era reformasi yaitu korupsi, politik uang, dan kegagalan representasi. Permasalahan lain yang muncul adalah mengenai transparansi, akuntabilitas, dan pendanaan partai politik, dimana pemasukan dan pengeluaran partai politik sangat tidak seimbang sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya korupsi. Selanjutnya, ada beberapa tantangan yang muncul kemudian dalam penguatan lembaga partai politik, tantangan tersebut adalah patronase, klientalisme, dan pengawasan kebijakan oleh pemerintah.

Jakarta Dua BUMN Karya, PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya diduga melakukan manipulasi laporan keuangan atas kinerjanya. Kementerian BUMN diminta menelusuri lebih jauh terkait dugaan manipulasi laporan keuangan ini. Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai tindak lanjut yang bisa dilakukan dengan adanya audit investigasi. Baik melalui Badan Pemeriksa Keuangan BPK maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Zulkifli Hasan Erick Thohir Sahabat Lama Saya MIND ID Mau Tambah Saham di Vale Indonesia, Erick Thohir Sudah Waktunya Berbagi dengan Negara Respons Erick Thohir Bila Waskita Karya-Wika Benar Manipulasi Laporan Keuangan Kita Tindak Pidana "Dugaan manipulasi laporan keuangan WIKA perlu ditindaklanjuti. Biasanya BPK melakukan audit investigasi, jika ada laporan yang mencurigakan. Jadi kementerian BUMN bisa meminta BPK melakukan itu," ujar dia saat dihubungi Minggu 11/6/2023. Menurutnya, laporan investigasi itu bisa menjadi rujukan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk terjun lebih dalam mencari pelaku korupsi. Artinya, setiap kasus hukumnya berpotensi terkuak. Pada konteks ini, diketahui Menteri BUMN Erick Thohir kerap menggandeng BPKP hingga Kejaksaan Agung menelusuri tindak pidana di lingkungan BUMN. Jalani Prosedurnya Sementara itu, terkair kasus hukum yang tengah berjalan melibatkan Waskita, Ronny tak mau mengambil kesimpulan terlalu cepat. Menurutnya, kasus hukum dan penelusuran dugaan manipulasi laporan keuangan bisa berjalan sendiri-sendiri. "Yang jelas, jalani prosedurnya saja masing-masing. Kasus yang berjalan, harus dipercayakan kepada institusi hukum terkait. Sementara dugaan manipulasi laporan keuangan memerlukan prosedur tersendiri, tanpa perlu dikaitkan dengan kasus hukum yang sedang berjalan," bebernya. Bukan yang PertamaGedung PT Waskita Karya Persero Tbk dok WSKTRonny mencatat, dugaan adanya manipulasi laporan keuangan bukan terjadi saat ini saja. Tapi pernah juga terjadi di lingkungan BUMN lain seperti Garuda Indonesia. Per 2019 lalu, ada dua komisaris yang enggan menandatangani hasil laporan keuangan tahun buku 2018. Setelah ditelusuri, ternyata terbukti ada manipulasi laporan keuangan, dari yang sebelumnya mencatatkan rugi, menjadi mwncatatkan keuntungan. "Akhirnya terbukti Garuda melakukan manipulasi, dengan mamasukan rencana pendapatan di masa depan sebagai pendpatan di tahun itu. Kasus ini menjadi awal terbukanya bobrok Garuda beberapa tahun lalu," ujar dia. "Jadi memang diperlukan tindaklanjut dari dugaan manipulasi ini, agar terang benderang urusannya. Jika memang telah terjadi manipulasi, harus dibenahi segera," sambung Ronny. BPKP Bakal AuditGedung Heritage Foto Waskita KaryaDiberitakan sebelumnya, Kondisi keuangan PT Waskita Karya Persero Tbk dan PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA tengah jadi persoalan. Pasalnya, Kementerian BUMN mencurigai adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh kedua BUMN Karya tersebut. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP mengaku telah menerima permintaan dari Kementerian BUMN untuk melakukan audit terhadap Waskita. "Ya, memang benar BPKP diminta Kementerian BUMN untuk melakukan audit di Waskita Karya," ujar Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim kepada Kamis 8/6/2023. Sementara untuk WIKA, Azwad mengatakan, BPKP belum menerima permintaan resmi dari Kementerian BUMN untuk melakukan penyidikan terhadapnya. "Namun, untuk WIKA belum ada permintaan secara resmi. Saat ini hanya masih proses koordinasi dengan Kementerian terkait," kata dia. Tak Sesuai FaktaLogo PT Wijaya Karya Persero Tbk WIKA.Adapun temuan terhadap dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita dan WIKA sempat dipaparkan oleh Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo. Pria yang akrab disapa Tiko ini menyebut, pelaporan keuangan dua BUMN Karya tersebut tidak sesuai dengan kondisi riilnya. "Artinya, dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun, padahal cash flow nya tidak pernah positif," tegas Tiko dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN beberapa waktu lalu. Sehubungan dengan itu, Kementerian BUMN bersama BPKP saat ini tengah melakukan investigasi. Pemerintah sebagai pemegang saham Wasita Karya dan Wijaya Karya berjanji akan melakukan tindakan tegas apabila ditemukan bukti adanya manipulasi laporan keuangan. "Apabila ada unsur pidana dalam laporan keuangan, fraud, kita bisa melakukan penuntutan kepada manajemen lama yang waktu itu melaporkan laporan keuangan. Saya sudah lapor dengan Ketua BPKP, jika memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan kita bisa lakukan tindakan tegas," imbuh Tiko.* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Jakarta - Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum KPU, Nur Syarifah mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P hari ini menyerahkan laporan keuangan kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum KPU. "Hingga kini, tiga jenis laporan yang sudah lengkap baru dari PDI Perjuangan, yaitu laporan pembukaan rekening khusus, laporan awal dana kampanye dan laporan sumbangan periode kedua," ujarnya di Kantor KPU, Jumat 28/2. Dengan penyerahan laporan keuangan kampanye hari ini maka PDI-P menjadi peserta pemilu pertama yang telah menyerahkan laporan keuangan kampanye. Setelah menerima laporan keuangan dari parpol peserta Pemilu, KPU kemudian akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas laporan tersebut sebelum diserahkan kepada auditor. "Jadi KPU tidak menilai atau melakukan 'assesment' terhadap isi laporan. Kami hanya memeriksa kelengkapan berkas dan formatnya," terangnya. Politisi PDI-P Rudianto Tjen mengatakan masih ada 44 calon anggota legislatif caleg belum menyerahkan laporan keuangan kampanye mereka ke DPP. Pasalnya, PDI-P merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan mereka. Namun PDI Perjuangan akan mengupayakan dalam dua hari ini akan segera mengkomunikasikannya. Lebih lanjut dikatakan, sumbangan dana kampanye paling banyak berasal dari kader dan caleg partai, meskipun ada pula sumbangan dana dari perusahaan dan perorangan ke partai berlambang banteng itu. "Rekening khusus kita menampung sumbangan dari kader-kader PDI Perjuangan dan pihak ketiga yang kita terima, semua resmi kita laporkan siapa yang menyumbang, berapa nilainya semua kita lampirkan. Total kurang lebih 220 miliar rupiah," ucapnya. KPU sendiri masih menunggu partai-partai lain untuk segera menyerahkan laporan keuangan hingga paling lambat Minggu 2/3 sore pukul WIB. Terkait laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye saja, hingga saat ini tercatat baru tiga parpol yang menyerahkan, yaitu PDI-P, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Bulan Bintang PBB. Sementara itu sembilan parpol nasional peserta Pemilu belum menyerahkan tiga laporan keuangan seperti yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sumber Suara Pembaruan Saksikan live streaming program-program BTV di sini

JohanBudi Ungkap Kekurangan Partai PDIP. TRIBUNWOW.COM - Caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Johan Budi mengungkapkan kekurangan dari partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu. Dilansir TribunWow.com, melalui akun Youtube Najwa Shihab yang diunggah pada Senin (23/7/2018). Mulanya, Najwa Shihab menayangkan pertanyaan dari

Berikutddaftar nilai bantuan keuangan parpol di Samarinda: - PDIP Samarinda Rp387.442.560 - Partai Gerindra Samarinda Rp367.239.015 - Partai Golkar Samarinda Rp223.184.550 - PKS Samarinda Rp221.315.820 - Partai NasDem Samarinda Rp207.915.795 - Partai Demokrat Samarinda Rp203.305.515 - PAN Samarinda Rp186.470.160 - PKB Samarinda Rp119.296.890

10partai politik (parpol) pemilik kursi di DPRD Kota Samarinda menerima bantuan keuangan dari Pemkot sebesar Rp2,09 miliar. PDIP menjadi penerima terbesar. PDIP menjadi penerima terbesar. Network iNews NETWORK. Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program Klik Lebih Lanjut

bagaimanapenyaluran bantuan keuangan yang dilakukan, hingga proses akhir pada laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik. Perhitungan memberikan bantuan keuangan partai politik dilakukan dengan proporsional, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 pasal 2 menjelaskan bahwa, pemerintah memberikan bantuan

donesia. Studi keuangan partai politik ini berupaya memot-ret secara mendalam potret keuangan partai politik dari sisi regulasi dan tata-kelola di dalam partai politik. Hasil studi menunjukkan lemah dan tidak tegasnya kerangka regulasi tentang partai politik dan tentunya fungsi pendanaan dan keuangan partai. Koridor hokum yang tidak kuat dan

KALTIMTARAID, SAMARINDA - Sebanyak 10 Partai Politik (Parpol) yang memiliki kursi di DPRD kota Samarinda menerima bantuan keuangan Parpol yang bersumber dari APBD kota tahun anggaran 2022 dengan jumlah besaran secara keseluruhan Rp. Penyerahan secara simbolis langsung dilakukan Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun kepada perwakilan 3 Parpol seusai penandatanganan Berita Acara

Menyangkutisu antikorupsi, PDI Perjuangan sudah berkali-kali mengikrarkan diri sebagai pelopor dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam rakernas PDI Perjuangan pada Desember 2011, secara tegas Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sudah meminta kadernya mulai membuat sistem keuangan partai berlandaskan asas transparansi dan akuntabilitas. .